Dua Saran untuk Jokowi Terkait Kepala Otorita IKN: Bukan Kader Parpol dan Wakilnya Putra Kalimantan

author
5 minutes, 11 seconds Read

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, tidak sependapat jika Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Otorita IKN Nusantara dari latar belakang politikus partai politik. Menurutnya, Kepala Otorita IKN Nusantara sebaiknya bukan kader partai. Andai pun memang Presiden menujuk kader partai, Emrus menyarankan agar kader tersebut untuk menanggalkan jaket parpolnya.

"Saya sarankan sosok sosok tersebut keluar dari partai politik supaya lebih mencerminkan inklusivitas dari aspek pesan lambang nonverbal komunikasi politik," kata dia. Pasalnya, Emrus mengatakan bahwa Kepala Otorita yang berasal dari partai tak ada bedanya dengan kepala kepala daerah yang didukung partai dan bahkan melalui proses Pemilu. "Kalau dari partai ya lebih baik gelar Pemilu saja. Makanya menurut saya Kepala Otorita IKN yang pertama sebaiknya bukan orang partai," kata dia.

Lebih lanjut, dia mengusulkan jika memang nanti dalam Kepala Otorita IKN ada posisi Wakil Kepala, sebaiknya posisi tersebut diisi oleh tokoh Kalimantan. "Supaya pembangunan itu melibatkan kearifan lokal dan itu salah satu penghormatan kita kepada masyarakat setempat, dan andaikan ada masalah di sana, nanti bisa menyelesaikannya melalu pendekatan budaya hingga adat," pungkasnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi soal nama Ketua Otoritas IKN baru.

"Siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi," kata Hasto saat ditemui di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/1/2022). Meski begitu, Hasto pun mengatakan, PDIP memiliki calon Kepala Otorita yang memenuhi syarat. Dimana, Presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa kriteria Kepala Otorita berlatarbelakang Kepada Daerah dan arsitek.

Hasto pun menyebut, nama Basuki Tjahja Purnama atauAhokyang memiliki syarat tersebut. "PDIP punya nama nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Thahaja Purnama. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik, selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta," ucap Hasto. Terkait namaAhokyang akan diajukan PDIP sebagai kepala otoritaIKN, Hasto menyebut bahwa semuanya dalam dialog antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati.

Tetapi, dari perspektif kriteria itu PDIP sudah menyampaikan, karena besar harapan partai sejak zaman Bung Karno terkait dengan Ibu Kota Negara yang berada di Pulau Kalimantan. "Diperlukan sosok pemimpin yang memiliki pandangan yang visioner, komprehensif, dan juga memiliki pemahaman terhadap tata kota, perencanaan yang memadukan antara gambaran smart city sebagai identitas yang mau dibangun di Ibu Kota Negara," papar Hasto. "Tetapi juga melekat dengan aspek kultural untuk mencerminkan bagaimana kebudayaan dari bangsa Indonesia," jelasnya.

SebelumnyaKetua DPP PKS, Mardani Ali Sera, memberi tanggapan soal isu Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok yang disebut sebut menjadi calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Mardani, melalui di Twitter Senin (31/1/2022) mengungkapkan, tidak masalah Ahok disebut jadi calon pimpinan IKN karena masih sebatas wacana. Namun ia berpesan agar Kepala Otorita IKN hendaknya memiliki kapasitas.

Selain itu, sosok tersebut sebaiknya tidak menimbulkan kegaduhan politik. "Karena masih wacana monggo saja, semua diwacanakan." "Tetapi kalau pesan kami dua hal, cari yg punya kapasitas dan integritas dan tidak menimbulkan kegaduhan politik."

"Dan justru bisa memberikan kredit poin bagi presiden begitu," ungkapnya. Diketahui, Rancangan Undang Undang (RUU) IKN sudah disahkan menjadi UU IKN pada 18 Januari 2022 lalu. Rencana pemindahan ibu kota dari dari Jakarta ke "Nusantara" di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kian nyata.

Dikutip dari salinan UU IKN yang dilansir Kompas.com ,Pasal 8 UU menyebutkan penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara adalah Otorita IKN Nusantara. Sementara Otorita IKN Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang beroperasi paling lambat akhir tahun 2022. "Otorita IKN Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," bunyi Pasal 9 Ayat (1) UU IKN.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan adat Kalimantan Timur di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada Senin kemarin, (31/1/ 2022). Para tokoh masyarakat tersebut menyampaikan aspirasinya dan mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. "Alhamdulillah baru saja selesai ya pertemuan Bapak Presiden dengan tokoh adat masyarakat Kalimantan Timur. Mereka mendukung penuh pembangunan IKN. Tentu ada masukan masukan yang sangat berharga, mulai dari pentingnya memperhatikan kearifan lokal, penguatan SDM, dan juga aspek budaya," ujar Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Taufik Hanafi.

Dukungan terhadap pembangunan IKN disampaikan oleh Sultan Kutai Kartanegara, Muhammad Arifin. Pihaknya menyambut baik dibangunnya IKN di Kalimantan Timur. "Kami atas nama Sultan Kutai Kartanegara mendukung penuh 100 persen diadakannya pembangunan IKN saat ini," ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Sultan Paser, Muhammad Jarnawi, yang menyebut bahwa Kesultanan Paser menyambut antusias pembangunan IKN. Ia juga mengaku sangat bangga bisa bertemu dan berdialog dengan Presiden Joko Widodo. "Kami sendiri dari Kesultanan Paser menyambut dengan antusias IKN dan kami memohon segera dibangun ibu kota negara baru ini. Karena kami yakin dengan perpindahan ibu kota baru mudah mudahan membawa wajah baru dan martabat di dunia. Kami juga meminta dari Kesultanan Paser dibuat Istana Kesultanan Paser di dekat IKN ibu kota negara," jelasnya.

Kepala Adat Dayak Kenya, Ajang Tedung, menerima dengan senang hati rencana pembangunan IKN. Di samping itu, ia juga meminta agar masyarakat adat dilibatkan dalam Badan Otorita maupun pembangunan fisik IKN tersebut. "Pertama itu, dengan adanya IKN ini tolong di dalam Badan Otorita tuh masyarakat adat bisa diakomodir. Yang kedua dalam pembangunan fisik ya masyarakat sebagai mitra kerja. Yang ketiga karifan lokal, tolong perhatikan kearifan lokal, adat istiadat, budaya," kata Ajang.

Dukungan juga datang dari Syarifuddin HR selaku Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar. Ia pun meminta agar masyarakat adat setempat lebih diperhatikan, terutama menyangkut kualitas sumber daya manusianya. "Kami hanya minta tolong diperhatikan sumber daya manusia kami supaya kami tidak kalah dengan saudara saudara kami pendatang dari luar nantinya, supaya saudara saudara kami generasi kami nanti bisa bersaing karena penduduk Kalimantan adalah penduduk yang _welcome_, yang selalu bisa menghargai satu sama lain," ujar Syarifuddin.

Sementara itu, Wakil Ketua 2 Keluarga Kerukunan Sulawesi Selatan, Andi Singkeru, mengatakan bahwa sebagai masyarakat pendatang pihaknya sudah berbaur dan hidup berdampingan dengan masyarakat asli Kalimantan. Ia menyebut bahwa masyarakat apapun yang mengisi IKN nantinya adalah masyarakat Indonesia. "Kami bersama keluarga, bersama anak cucu, kami berdampingan dengan suku suku asli, kami berharap agar bisa menjadi wadah yang terbaik ke depan," pungkasnya.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.